Managing Basic Education MBE Project Online Supported by USAID
 


ENGLISH LANGUAGE

Ayo, mari kita mendukung Proyek Managing Basic Education

Saat ini lebih dari dua per tiga sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria manajemen berbasis sekolah. Kriteria tersebut meliputi komite sekolah yang aktif terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah, serta meningkatnya sumbangan masyarakat, baik dalam bentuk dana maupun dukungan lainnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka membantu guru di kelas atau secara langsung menjadi narasumber sesuai dengan bidang keahliannya. Monitoring menemukan orangtua dan masyarakat membantu di 61% SD/MI dan di 46% SMP/MTs.

Tampaknya semakin kuat pemikiran bahwa sekolah dapat dibantu untuk peningkatan kualitas melalui sumbangan masyarakat dalam bentuk bukan uang. Para orangtua siswa tidak hanya membantu di kelas dan menyumbang dana, namun mereka juga sangat aktif memelihara dan meningkatkan fasilitas di sebagian besar sekolah.

Demikian juga yang dilakukan oleh dunia usaha dan industri. Dilaporkan bahwa 70% sekolah menerima sumbangan dana dan bantuan dalam bentuk lainnya. Bantuan tersebut biasanya dalam bentuk beasiswa, bahan bangunan dan peralatan untuk pendidikan.

Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Semua hasil-hasil yang telah dicapai tidak akan terjadi tanpa dukungan aktif dari pemerintah daerah. Program MBE memberikan dukungan pada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, membuat pemanfaatan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan lebih efektif, serta strategi pendanaan yang lebih adil proporsional dan efisien.

Lalu, bagaimana hal-hal tersebut di muka berlangsung di daerah? Metoda-metoda yang dapat digunakan untuk efisiensi adalah penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit, penerapan sekolah kelas rangkap, dan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Semua target penggabungan sekolah, penerapan sekolah kelas rangkap, dan penempatan guru sudah tercapai.

Daerah juga didorong untuk menerapkan strategi pendanaan yang sesuai dengan jumlah siswa dan kebutuhan, serta pengalokasian dana ke sekolah yang lebih adil proporsional dan transparan. Sejauh ini tiga daerah, Kebumen, Pacitan, Batu, yang telah menerapkan pendekatan pendanaan tersebut.

Dalam monitoring mengenai proses manajemen dan prinsip-prinsip umum perencanaan daerah, telah diidentifikasi kebutuhan akan penguatan proses perencanaan dan pendokumentasian. Hal ini akan ditindaklanjuti secepatnya.

Perkembangan yang menarik terjadi di Pacitan, dimana penerapan sekolah-sekolah kelas rangkap disadari membawa manfaat dalam peningkatan mutu pendidikan sekaligus manfaat ekonomis. Kabupaten Pacitan berinisiatif dan melaksanakan program pengembangan profesionalisme kepala sekolah dan guru di kecamatan-kecamatan mitra MBE dan kecamatan lainnya untuk mendukung terlaksananya pembelajaran kelas rangkap.

Perkembangan ini menggambarkan betapa cepatnya sebuah daerah dapat mencanangkan reputasi nasional dalam hal kepemimpinan, khususnya inovasi pendidikan. Kepemimpinan di tingkat kabupaten / kota muncul dengan cara lain.

Beberapa daerah secara jelas telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui keputusan mereka dalam penyediaan dana. Dua daerah, Probolinggo dan Madiun meningkatkan belanja untuk pendidikan meskipun total APBD menurun. Kebumen menaikkan anggaran untuk pendidikan sebesar hampir 40% sementara kenaikan APBD hanya sebesar 14%.

Menyebarkan Inovasi ke Sekolah-Sekolah Lainnya

Akhirnya, kabar baik dari hasil monitoring tidak berhenti hanya sampai sekolah-sekolah mitra MBE di daerah tahap pertama dan ke-dua. Inovasi telah menyebar ke sekolah-sekolah di daerah tahap ketiga di Jawa dan daerah-daerah lainnya. Jumlah guru, sekolah dan daerah yang terlibat sangat mengesankan.

Dari sumber-sumbernya sendiri dan dengan be-berapa bantuan teknis dari MBE, daerah tahap per-tama dan kedua telah menyebarkan konsep manajemen dan pembelajaran yang lebih maju ke 2.813 sekolah non-mitra dan 23.115 peserta. Selain itu, mereka telah membantu setidak-tidaknya 40 daerah lain di Indonesia. Banyak dari penyebaran tersebut dilaksanakan melalui pelatihan formal, namun strategi lain yang terbukti cukup berhasil adalah kunjungan belajar.

Kunjungan belajar yang dilakukan oleh pejabat dari Aceh bisa saja menjadi pembuka perubahan disana berdasarkan hasil kunjungan tersebut. Hasil-hasil tersebut sangat memuaskan MBE. Keberhasilan ini mewakili perubahan budaya di sekolah dan manajemen sekolah yang secara antusias dan dengan rasa tanggung jawab menangkap kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam suasana demokratis di Indonesia.

Selanjutnya dimana lagi?

MBE Meluas ke Luar Jawa

Setelah mendengar kegiatan MBE beberapa daerah di luar Jawa (selain Banda Aceh) tertarik dengan kegiatan MBE. Dalam beberapa hal daerah-daerah mau menjalankan kegiatan MBE dengan biaya sendiri atau biaya dari donor setempat. Antara lain direncanakan tim MBE termasuk wakil daerah MBE akan berkunjung ke Kabupaten Timika, Papua untuk membahas dengan mereka kemungkinan masuk program MBE dengan biaya dari perusahaan Freeport yang terletak di daerahnya. Pada tiga bulan terakhir ini MBE sempat membantu di dua daerah lainnya, baca lebih lanjut di bawah.

Pontianak Utara Menggeliat

Sejak September 2005, WVI (Wahana Visi Indonesia), salah satu lembaga LSM internasional, telah lama mengadakan kontak langsung dengan salah satu fasilitator MBE yang ada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di SDN Ngepung, Kecamatan Sukapura. Setelah melalui pengamatan nyata yang panjang maka pihak WVI meminta beberapa fasilitator MBE (Suyitno dan Ganief Rojikin) untuk melatih sekolah di Pontianak.

RTI INTERNATIONAL Managing Basic Education (MBE) USAID