Lokakarya Biaya Minimal Pendidikan di Madiun

Pada bulan Februari lalu telah diadakan lokakarya mengenai perhitungan Biaya Minimal Pendidikan, yang bertujuan untuk merumuskan berapa sebenarnya biaya minimal yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tiap tingkat pendidikan selama satu tahun ajaran. Kegiatan ini diikuti oleh 20 sekolah yang mewakili SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dengan mengikut-sertakan Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolahnya.

Demikian pula komisi Pendidikan DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan, dan Dewan Pendidikan ikut berpartisipasi. Dari kegiatan tersebut masing-masing pihak berlatih untuk menggali komponen biaya yang dibutuhkan untuk mencapai pendidikan minimal, sehingga didapat suatu jumlah biaya yang dalam hal ini masih dianggap sangat kasar (draft).

Sebagai contoh hitungan biaya minimal yang dibutuhkan seorang siswa perbulan:

Kelompok 1 SD/MI = Rp 42,332
Kelompok 2 SD/MI = Rp 85,250,
Kelompok SMP/MTs = Rp 48,854,
Kelompok SMA/MA = Rp 58,500,
Kelompok SMK = Rp 192,229.

Terlihat banyak variasi dalam perhitungan, dengan berbagai asumsí yang muncul. Sebagai contoh dari kedua Kelompok SD, terlihat perbedaan jumlah yang mencolok dimana hasil perhitungan kelompok 2 adalah 2 kali kelompok 1. Menurut tim DAS kota Madiun ini hanya sebagai stimulan awal, yang akan ditindaklanjuti dengan perhitungan secara detail oleh tim yang akan dibentuk Pemkot. Hasil final tim Pemkot nantilah yang akan menjadi acuan dari Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan untuk menghitung dan mengalokasikan Biaya Minimal Pendidikan yang berpatokan pada Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kota Madiun.

Terlampir hasil salah satu kelompok dalam menggali jenis dan biaya komponen (di bawah).

Rapat Koordinasi Sektor Pendidikan di Jawa Timur.

Pada tanggal 27 Januari 2005, di Surabaya telah dilakukan Rapat Koordinasi antar Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota, Donor dan Program di sektor Pendidikan. Inisiatif ini muncul dari berbagai pihak, karena dirasakan banyak ketidak mengertian dan ketidak samaan arah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan melalui berbagai kegiatan Donor. Untuk itu disepakati untuk duduk bersama antara pihak pemerintah dan donor, dengan tujuan menyamakan persepsi dan misi.

Rapat dibuka oleh Kepala Bapeprop Jawa Timur Bapak Hadi Prayitno, dan dihadiri oleh DPRD Propinsi Komisi Pendidikan, Bapak Kusrianto dan Sirmiaji Kabid Sosbud Bapak Setiajit, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jatim Bapak Rasiyo, dan jajarannya, serta Depag Jatim. Sedangkan dari pihak Donor adalah USAID, UNESCO, Unicef, Aus-AID, dan dari pihak program pendidikan CLCC, MBE, Lapis, IAPBE, NTTPEP.

Acara dimulai dengan presentasi masing-masing program dan tanya jawab, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanakan diskusi kelompok (dibagi dalam 3 kelompok) dengan Topik: Strategi dan Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, untuk Kelancaran dan Keberlanjutan Program. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, maka dihasilkan beberapa kesepakatan:

1. Peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi secara rutin ( 6 bulan sekali) di tingkat :

   • Propinsi : Membentuk tim koordinasi (Bappeda, Dinas P dan K Provinsi Jatim, DPRD Komisi E, Dewan Pendidikan, Depag, unsur donor dan program). Peningkatan koordinasi lintas sektor, vertikal dan horizontal.

   • Donor: peningkatan kuantitas dan kualitas pertemuan antar donor dan program, serta menyusun dan berbagi produk (paket pelatihan,lokakarya, lesson learned, dll)

2. Keterlibatan semua pihak dan peningkatan program sosialisasi/advokasi lembaga donor dan programnya kepada DPRD, lembaga pengambil kebijakan, dan media

3. Diupayakan disediakan dana pendamping bagi berlangsungnya program dan keberlanjutannya /pasca program (baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota)

4. Perlu dibentuk tim pengembang MBS, PAKEM dan PSM di tingkat provinsi (Dinas P dan K Provinsi, LPMP, unsur donor, Depag, dan yang lain)

5. Penyamaan visi, misi dan program dalam penyusunan pola pelatihan terhadap bagian kurikulum, pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Sangat menggembirakan melihat perkembangan ini, terlebih dalam sesi diskusi terlihat semua peserta sangat antusias dalam menuangkan gagasannya. Semoga rapat ini dan hasilnya tidak berhenti sampai disini, tetapi diharapkan sebagai upaya awal untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi sektor pendidikan di berbagai tingkat Pemerintah Propinsi, Daerah, Donor serta program.