Managing Basic Education MBE Project Online Supported by USAID
 


ENGLISH LANGUAGE

Ayo, mari kita mendukung Proyek Managing Basic Education

LOKAKARYA PENDANAAN PENDIDIKAN 11 DAERAH TAHAP KE-3


Kegiatan teknis yang pertama untuk 11 daerah tahap ke-3 adalah Lokarkarya Pendanaan Pendidikan yang diadakan pada akhir Juni-awal Juli di Yogyakarta untuk Jawa Tengah dan Surabaya untuk Jawa Timur.

Beberapa kegiatan dalam lokakarya seperti nampak dalam gambar adalah:

  1. Kota Magelang membahas DAS;
  2. Ibu Wahyuni dari Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Purworejo berdiskusi dengan DC, Ibu Nur Jannah diamati konsultan, Bpk Prima dan Bpk Toto;
  3. Peserta dari Sukoharjo membahas DAS;
  4. Purbalingga melakukan hal yang sama diamati Bpk Syaeful, seorang nara sumber dari Kabupaten Pati;
  5. Ibu Endang Nurmiyati, Kasubag Perencanaan, Dinas Pendidikan, Kota Pasuruan menjelaskan system pendaan sekolah yang sedang digunakan;
  6. Bpk Indro Sasono, Pengawas SMP/SMA menjelaskan hasil kesepakatan Kabupaten Semarang
  7. 8. 9. & 10. Situbondo, Nganjuk, Kab. Malang dan Magetan membahas DAS.

Kota Magelang
Purworejo
Sukoharjo
Purbalingga
Kota Pasuruan
Semarang
Situbondo
Nganjuk
Kab. Malang
Magetan

Bagaimana mengalokasikan dana operasional pendidikan dan pemeliharaan?

Apakah bisa mengalokasikan dana operasional pendidikan dan pemeliharaan ke sekolah secara adil dan transparan dalam kondisi saat ini? Jika bisa, bagaimana dan apa gunanya? Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan para pejabat dan pelaku yang memimpin serta merancang dana pendidikan di daerah. Ternyata hal tersebut dapat terjawab dengan gamblang di Lokakarya Formula Dana Alokasi Sekolah/ Formula Funding (FF) yang dilaksanakan Kab/Kota mitra MBE tahap 3, untuk Jawa Tengah di Yogyakarta, 29 Juni – 1 Juli dan untuk Jawa Timur di Surabaya, 4 – 6 Juli 2005.

Selain mendatangkan nara sumber dari daerah tahap 1 dan 2 (lama) seperti Pati dan Batu, lokakarya juga menyajikan daerah tahap 3 (baru) yaitu Kota Magelang dan Kab. Trenggalek. Dengan kombinasi para nara sumber dari daerah dan juga dari Departemen Pendidikan, maka semua daerah saling membuka wawasan, menyamakan persepsi dan berlatih menyusun FF. Pada saat itu, selain saling mengkritik , memberi komentar dan masukan, antar daerah juga saling mendukung sehingga loka-karya berjalan sangat aktif, kreatif, dan produktif.

Lanjutan di halaman 3

Trenggalek sudah menerapkan DAS

Kabupaten Trenggalek baru bergabung dengan MBE. Meskipun daerahnya relatif kekurangan, Trenggalek sudah mulai menerapkan dana operasional penunjang Pendidikan SD/MI pada tahun 2005 sebesar Rp.1.5 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 565 lembaga SD/MI negeri dan swasta dengan formula pembagiannya berdasarkan:

  • Jumlah murid (25%)
  • Jumlah lembaga (15%)
  • Jumlah ruang kelas (40%)
  • Jumlah murid keluarga kurang mampu (15%)
  • Jumlah guru (5%)

Bpk. Anwarudin

Foto atas: Bpk. Anwarudin, Kasi SLTP (kiri), Bpk. Yasir, Kasi SD (kanan) dari Dinas Pendidikan, Kab. Trenggalek, bersama Bpk. Hartoko, Kasubid Anggaran dari BPKAB (tengah) merencanakan dana operasional penunjang pendidikan

RTI INTERNATIONAL Managing Basic Education (MBE) USAID